KORANMANDALA.COM – Polemik terkait pemutusan kontrak kerja terhadap 56 pegawai RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk tahun 2025 semakin memanas. Kebijakan tersebut menuai kritik dari pegawai terdampak dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Pemutusan kontrak melibatkan berbagai jabatan, termasuk 19 petugas keamanan yang akan dialihkan ke pihak ketiga. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang nasib para pegawai yang telah lama mengabdi di rumah sakit pemerintah ini.
Audiensi untuk Cari Solusi
Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya menggelar audiensi dengan manajemen RSUD dan pegawai terdampak pada Jumat, 3 Januari 2025, di Gedung DPRD. Ketua Komisi I, Dodo Rosada, menegaskan bahwa kebijakan ini berdampak luas, tidak hanya pada para pegawai tetapi juga pada stabilitas pelayanan rumah sakit.
“Kebijakan ini bisa mempengaruhi semangat kerja pegawai yang selama ini berdedikasi. Kami berharap ada solusi yang lebih manusiawi,” ujar Dodo. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif kebijakan yang adil bagi semua pihak.
Kritik terhadap Alasan Defisit Anggaran
Koordinator Keamanan RSUD, Acep Mamat, menyebut kebijakan ini tidak hanya merugikan pegawai, tetapi juga menambah beban biaya melalui sistem outsourcing.
“Outsourcing akan memakan biaya lebih besar. Kenapa tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti obat-obatan?” kritik Acep. Ia menuntut pemerintah memenuhi hak-hak pegawai sesuai aturan dan mempertimbangkan pengangkatan mereka sebagai PTT atau P3K.
Harapan untuk Penyelesaian Adil
Pegawai lainnya menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan mereka, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Mereka berharap ada solusi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan kerja.
“Kami telah mengabdi puluhan tahun. Jangan sampai pengabdian ini diabaikan begitu saja,” tutup Acep.
DPRD Kota Tasikmalaya berjanji akan terus memantau perkembangan dan mencari penyelesaian terbaik untuk polemik ini. Harapan akan solusi yang adil tetap menjadi fokus utama.
